Sistem Hukum International

Sistem Hukum International

Sistem Hukum Internasional dan Peradilan International

A. Makna Hukum internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, Hukum internasional merupakan keseluruhan aturan & asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara , antara negara dengan negara , dan negara dengan subyek hukum internasional bukan bangsa, atau antar subjek hukum internasional bukan negara satu sama lain.

Hukum internasional tergolong menjadi hukum internasional Publik dengan hukum perdata international. Hukum internasional Publik atau hukum antar negara , adalah asas & hukum hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan hukuk perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang mengatur sengketa perdata lintas negara (perkawinan antar warga negara suatu bangsa dengan warga bangsa lain).

Wiryono Prodjodikoro, Hukum international adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum diantara berbagai bangsa di berbagai bangsa .
J.G.Starke menyatakan , Hukum international adalah sekumpulan hukum (body of low) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar bangsa.

B. Asas – asas Hukum Internasional

Berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu :
1. Setiap bangsa tak melakukan ancaman agresi terhadap kedaulatan daerah dan kemerdekaan bangsa lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer & tak melakukan sesuatu yang melanggar Piagam PBB.

2. Tiap bangsa harus menyelesaikan masalah internasional dengan jalan damai, Dalam asas ini tiap negara wajib mencari solusi damai, mengendalikan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian internasional .
3. tak ikut campur terhadap urusan domestic negara lain, Dalam asas ini menekankan setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan sendiri keputusan politiknya, ekonomi, social dan sistem budaya tanpa campur tangan Negara lain.
4. bangsa mesti menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB, hubungan itu dimaksudkan untuk menciptakan & keamanan internasional di bidang Hak asasi manusia , politik, ekonomi, social budaya, tekhnik, perdagangan.
5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan & perwujudan kedaulatan suatu negara ditentukan oleh rakyat.
6. Asas persaman kedaulatan dari negara , setiap negara mempunyai persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut :
a. Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum).
b. Memilki hak penuh terhadap kedaulatan
c. Tiap negara menghargai ciri kepribadian bangsa lain.
d. Daerah territorial dan kemerdekaan politik suatu negara adalah tidak dapat diganggu gugat.
e. Setiap bangsa bebas secara mutlak untuk membangun sistem politik, social, ekonomi dan sejarah negaranya.
f. Tiap negara mesti untuk hidup damai dengan negara lain.
7. setiap negara harus bisa dipercaya dalam memenuhi kewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketetapan hukum international.

 

B. Subyek Hukum internasional

Adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum dalam kehidupan international. Menurut Starke, subjek international termasuk negara , tahta suci, Palang merah international, Organisasi international, Orang perseorangan (individu), Pemberontak dan pihak-pihak yang bersengketa.
• Bangsa, Negara telah diakui sebagai subjek hukum internasional semenjak adanya hukum internasional, bahkan hukum internasional itu dikenal sebagai hukum lintas Negara .
• Tahta Suci (Vatikan) Roma Italia, Paus bukan saja kepala gereja tetapi mempunyai kekuasaan duniawi, Tahta Suci menjadi subyek hukum internasional dalam arti penuh sebab itu statusnya sama dengan negara & mempunyai perwakilan diplomatic diberbagai bangsa termasuk di Indonesia .
• Palang Merah international, berkedudukan di Jenewa dan menjadi subjek hukum internasional dalam arti terbatas, sebab misi kemanusiaan yang diembannya.
• Organisasi international, PBB, ILO memiliki hak & kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional , sehingga menjadi subyek hukum international.
• Orang persorangan (Individu), dapat menjadi subjek international dalam arti terbatas, sebab telah diatur dalam perdamaian Persailes 1919 yang memungkinkan orang perseorangan dapat mengajukan perkara ke hadapat Mahkamah Arbitrase internasional .
• Pemberontak dan pihak yang bersengketa, dalam keadaan tertentu pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dan mendapat pengakuan sedbagai gerakan pembebasan dalam memuntut hak kemerdekaannya. Contoh PLO (Palestine Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina.

C. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah internasional dalam memutuskan sengketa-masalah hubungan international. Sumber hukum international dibedakan menjadi sumber hukumdalam arti materil & formal. Dalam arti materil, adalah sumber hukum international yang membahas dasar berlakunya hukum suatu bangsa. Sedangkan sumber hukum formal, adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum international.

Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama & mempunyai otoritas tertinggi & otentik yang dipakai Mahkamah international dalam memutuskan suatu sengketa internasional .
Sumber hukum international formal terdapat dalam pasal 38 Piagam Mahkamah internasional Permanen 1920, sebagai berikut :
1. Perjanjian internasional (traktat), merupakan perjanjian yang dibuat oleh antar anggota masyarakat bangsa-bangsa & berakibat timbulnya hukum baru.
2. Kebiasaan international yang diterima sebagai hukum, jadi tidak semua kebiasaan internasional ditetapkan sebagai sumber hukum. Syaratnya adalah kebiasan itu harus bersifat umum dan diakui sebagai hukum.
3. Asas-asas hukum umum yang diterima oleh bangsa beradab, adalah asas hukum yang mendasari system hukum modern.sistem hukum modern, adalah system hukum positif yang didasarkan pada lembagaa hukum barat yang berdasarkan sebagaian besar pada asas hukum Romawi.
4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum international,adalah sumber hukum tambahan (subsider), artinya dapat dipakai untuk membuktikan adanya peraturan hukum international mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum primer yaitu Perjanjian internasional , kebiasaan international, dan asas hukum umum.
Yang disebut dengan keputusan hakim, adalah ketetapan pengadilan dalam arti luas yang meliputi semua peradilan international & nasional, termasuk mahkamah arbitrase. Doktrin para pakar hukum internasional itu tidak otomatis mengikat , artinya tak dapat menimbulkan suatu norma hukum.

D. Lembaga Peradilan Hukum international

1. Mahkamah international :

Mahkamah internasional adalah lembaga kehakiman PBB berkedudukan di Den Haag, Belanda. Berdiri pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah internasional Permanen.
Mahkamah international terdiri atas lima belas hakim, 2 merangkap ketua & wakil ketua, masa jabatan Sembilan tahun. Anggotanya direkrut dari warga negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum international. Lima berasal dari bangsa anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa seperti Cina, Rusia, Amerika serikat, Inggris & Prancis.

Peran Mahkamah international:

Adalah menyelesaikan sengketa internasional yang subyeknya adalah bangsa. Ada 3 kategori bangsa, yaitu :
• negara anggota PBB, otomatis bisa mengajukan kasusnya ke Mahkamah international.
• bangsa bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah internasional. & yang bukan wilayah kerja Mahkamah internasional bisa mengajukan kasusnya ke Mahkamah internasional dengan syarat yang ditentukan DK Perserikatan Bangsa Bangsa.
• negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional , harus menyatakan deklarasi untuk ikut pada ketentuan Mahkamah international & Piagam PBB.

 

Yuridikasi Mahkamah internasional :

Merupakan kekuasaan yang dipunyai oleh Mahkamah internasional yang berdasarkan pada hukum internasional untuk menentukan & menegakkan sebuah aturan hukum.
Kewenangan atau Yuridiksi ini meliputi:
• Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case).
• Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory Opinion).
Yuridikasi adalah landasan Mahkamah international dalam menyelesaikan kasus internasional .
Beberapa kemungkinan Cara penerimaan Yuridikasi sbb :
• Perjanjian khusus, dalam hal ini para pihak yang bersengketa perjanjian khusus yang berisi subjek sengketa dan pihak yang bersengketa. Contoh kasus Indonesia dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
• Penundukan diri dalam perjanjian international, Para pihak yang bersengketa mengikatkan diri pada perjanjian internasional diantara mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta perjanjian.
• Pernyataan penundukan diri negara peserta statute Mahkamah international, mereka tunduk pada Mahkamah international, tanpa perlu membuat perjanjian tertentu.
• Keputusan Mahkamah international tentang yuriduksinya, bila terjadi sengketa mengenai yuridikasi Mahkamah international maka sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan Mahkamah internasional sendiri.
• Penafsiran Putusan, dilakukan jika diminta oleh salah satu atau pihak yang bersengketa. Penapsiran dilakukan dalam bentuk perjanjian pihak bersengketa.
• Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang bersengketa sebab adanya fakta baru (novum) yang belum duiketahui oleh Mahkamah international.

2. Mahkamah Pidana international :

Bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum international & memastikan pelaku kejahatan internasional . Terdiri dari 18 hakim dengan masa jabatan 9 tahun & ahli dibidang hukum pidana internasional . Yuridiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana internasional adalah memutus perkara terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga bangsa dari negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah.

3. Panel Khusus & Spesial Pidana internasional :

Adalah lembaga peradilan international yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tak permanen atau sementara (ad hoc) dalam arti setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yuridiksi atau kewenangan darai Panel khusus & special pidana internasional ini, adalah menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida (pembersihan etnis) tanpa melihat apakah bangsa dari si pelaku itu telah meratifikasi atau belum terhadap statute panel khusus & special pidana internasional ini. Contoh Special Court for East Timor dan Indonesia membentuk Peradilan HAM dengan UU No. 26 tahun 2000.

D. Sebab-sebab terjadinya Sengketa Hukum Internasional

Sengketa international (International despute), adalah perselisihan yang terjadi antara bangsa dengan negara , negara dengan individu-individu, atau bangsa dengan lembaga internasional yang menjadi subyek hukum international.
Sebab-sebab sengketa internasional :
1. Salah satu pihak tak memenuhi kewajibannya dalam perjanjiann international.
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional .
5. Adanya intervensi terhadap kedayulatan bangsa lain.
6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa.

E. Cara penyelesaian Sengketa internasional

Ada dua cara penyelesaian segketa internasional , yaitu secara damai dan paksa, kekerasan atau perang.
• Penyelesaian secara damai, meliputi :
Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa international dengan cara menyerahkannya kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa, namun keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono).
Prosedur penyelesaiannya, adalah :
1. Masing-masing negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu boleh
berasal dari warga negaranya sendiri.
2. Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilan
Arbitrase tersebut.
3. Putusan melalui suara terbanyak.
Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional dengan memberlakukan norma – norma hukum.
Negosiasi, tak seformal arbitrase dan Yudisial. Terlebih dahulu dilakukan konsultasi & komunikasi agar negosiasi dapat berjalan semestinya.
Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa international dimana negara mediator bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, & membantu penyelesaian sengketanya secara damai. Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konplik Indonesia Belanda tahu 1947. Dalam penyelesaina dengan Jasa baik pihak ketiga menawarkan penyelesaian, tapi dalam Penyelesaian secara Mediasi, pihak mediator berperan lebih aktif dan mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian bisa tercapai.
Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan bangsa- bangsa lain atau badan-badan penyelidik & komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Konsiliasi dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa international melalui komisi atau komite dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian kepada pihak sengketa dan tidak mengikat.
Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan batas wilayah suatu negara dengan menggunakan fakta-fakta untuk memperlancar perundingan.
Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari LBB (liga Bangsa-Bangsa), tujuan PBB adalah menyelesaikan sengketa international secara damai dan menghindari ancaman perang.
• Penyelesaian secara pakasa, kekerasan atau perang :
Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian kepada bangsa lawan.
Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu bangsa terhadap tindakan – tindakan tak pantas yang dilakukan bangsa lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, atau penarika diri dari kesepakatan-kresepakatan fiscal dan bea masuk.
Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang digunakan suatu bangsa untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari negara lain. Adanya pemaksaan terhadap suatu negara .
Blokade secara damai. Adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai, tapi merupakan suartu pembalasan. Misalnya permintaan ganti rugi atas pelabuhan yang di blockade oleh negara lain.
Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentu secara sah dan tak melanggar hukum international. Contohnya :
1. Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB.
2. Intervesi untuk melindungi hak-hak & kepentingan warga negaranya.
3. Pertahanan diri.
4. bangsa yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran
berat terhadap hukum international.
F. Penyelesaian melalui Mahkamah internasional
Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah internasional , yaitu mekanisme normal dan khusus.
• Mekanisme Normal :
1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak & pokok persoalan sengketa.
2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang disebutkan & berisi dokumen pendukung.
3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa.
4. Keputusan bersifat menyetujui & penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apa bila :
Para pihak mencapai kesepakatan
Para pihak menarik diri dari proses persidangan Mahkamah international.
Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan & telah dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.
• Mekanisme Khusus :
1. Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.
2. Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh negara tergugat atau respondent sebab menolak yuridiksi Mahkamah international.
3. Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihak sengketa tak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah internasional .
4. Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama sebab materi sama terhadap lawan yang sama.
5. Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada negara lain yang tak terlibat dalam sengketa untuk me;lakkan intervensi atas sengketa yangsedang disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan negara tersebut dirugikan.
G. Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
• Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer amun banyak yang dibebaskan.
• Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre. Kompi Amerika menyapu warga desa denga senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang dan dihukum.
• Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom.
• Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah internasional telah mengadili dan menhukum pelaku.
• Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia hilang. Pengadilan international telah dijalankan & menghukum para penjahatnya.
• Serbia di Bosnia & Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia & Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar 700.000 warga Bosnia & Kroasia. Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda.
• Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat perangnya.
• Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut.
• Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum. dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah bangsa bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.

http://bplawyers.co.id/

Iklan